MAKALAH METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

PEMENUHAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Kajian pemenuhan pengawasan perlindungan ketenagakerjaan terhadap pekerja, hal mana untuk menjamin hak-hak dasar pekerja menjamin kesamaan atau kesetaraan kesempatan kerja diskriminasi atas dasar apapun juga guna mewujudkan kesejahteraan pekerja baik terhadap pengawasan perlindungan atas jaminan dari pekerja laki-laki dan pekerja perempuan, merupakan hak normatif bagi pekerja laki-laki dan perempuan adalah tanpa melihat pada pekerja apakah perempuan atau laki-laki.

MAKALAH ILMU NEGARA

TIPE-TIPE DEMOKRASI MODERN YANG PERNAH ADA DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Dalam pembicaraan ini nanti akan dicoba menerangkan pertumbuhan serta perkembangan demkrasi, yaitu mulai dari Demokrasi langsung, demokrasi kuno, yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani Kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII, maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam. Terutama ajaran Montesquieu, yakni ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika,

MAKALAH HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI

SYARAT DUA PERUSAHAAN DALAM NEGERI UNTUK DAPAT MEMBUAT JOINT VENTURE DAN CABANG PERUSAHAANNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.[1]

MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 797/PDT.G/2014/PN.DPS DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya setiap negara yang berdaulat memiliki hukum atau aturan yang kokoh dan mengikat pada seluruh perangkat yang ada didalamnya. Seperti pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki mainstrem hukum positif untuk mengatur warga negaranya. Salah satu hukum positif yang ada di indonesia adalah Hukum Perdata Internasional yang nantinya akan dibahas lebih detail.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

1.      Apa kontribusi atau manfaat materi Hukum Perdata Internasional kepada mahasiswa fakultas hukum?

Manfaat materi Hukum Perdata Internasional adalah karena adanya foreign element dalam peristiwa Hukum Perdata Internasional mengakibatkan terjadinya pertautan lebih dari satu system hokum nasional yang berbeda. Hukum Perdata Internasional dikontruksikan untuk:

MAKALAH ETIKA PROFESI HUKUM

ANALISIS PUTUSAN HAKIM KASUS NOTARIS NAKAL ENDANG MURNIATI DALAM KAITANNYA DENGAN PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR  BELAKANG

Tindak pidana atau disebut juga peristiwa pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Strafbaar feit” atau “delict”(Moeliatno, 2000). Menurut KUH Pidana yang berlaku di Indonesia, perkara pidana itu termasuk ke dalam “misdrijf’ (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang itu sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu, dimana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan kemasyarakatan.

MAKALAH ETIKA PROFESI HUKUM

HUBUNGAN KEADILAN DENGAN HUKUM BESERTA JENIS-JENIS KEADILAN DALAM HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak.[1] Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan.

MAKALAH FILSAFAT HUKUM

KEADILAN DAN HUKUM YANG BENAR DAN ADIL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pemikiran tentang Filsafat hukum dewasa ini diperlukan untuk menelusuri seberapa jauh penerapan arti hukum dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, juga untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktek hukum. Manusia memanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak bermakna karena ditafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, dan disalahtafsirkan untuk mencapai kepentingan tertentu.

MAKALAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANALISIS KASUS PEMBAKARAN MASJID DI TOLIKARA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah "akal dan pikiran" yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lain. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM).

ANALISIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

ANALISIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG TERDAPAT PADA PRODUK COCA-COLA

A.    SEJARAH COCA-COLA

Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Styth Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia.

MAKALAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PROSEDUR PENDAFTARAN PATEN BESERTA CARA PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN DI PENGADILAN NIAGA MENURUT UNDANG-UNDANG PATEN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Di zaman yang maju ini tentunya akan banyak ditemukan penemuan-penemuan atau suatu invensi baru yang berupa ide yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, tetapi banyak inventor yang atau sekelompok orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi tersebut tidak mengetahui prosedur permohonan paten, sehingga banyak penemuan baru yang belum terdaftar sebagai paten maupun paten sederhana.

ANALISIS KASUS LINGKUNGAN

ANALISIS KASUS PENCEMARAN MINYAK MENTAH DI PANTAI CILACAP

PENDAHULUAN

Ratusan warga dan nelayan di sepanjang Pantai Teluk Penyu mengumpulkan minyak mentah milik Pertamina yang tumpah mencemari Perairan Selatan Cilacap. Para warga mengais minyak mentah di pantai dengan menggunakan alat seadanya, Senin (25/5/2015). Mereka mengais minyak mentah yang bercampur dengan air laut yang kemudian dikumpulkan dengan menggunakan drum dan ember.

MAKALAH VIKTIMOLOGI

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TERORISME

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Terorisme adalah kata dengan beragam interpretasi yang paling banyak diperbincangkan dan dilansir media massa di seluruh dunia saat ini. Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

ANALISIS KASUS INUL VISTA VS YKCI

KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ANTARA INUL VISTA VS YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA

A.    NAMA DAN KRONOLOGIS PERISTIWA

Bagi Anda yang sering berdendang ria di karaoke seperti Inul Vizta atau di kafe, salah satu menu pilihan adalah lagu-lagu jadul semacam Widuri atau lagu ‘Kasih’ yang pernah dinyanyikan Ermi Kulit, atau ‘Tinggallah Kusendiri’ yang dipopulerkan Nike Ardilla. Lagu-lagu lama karya Bartje van Houten, Slamet Adriyadi, Yuke NS, dan Richard Kyoto masih menarik bagi sebagian pecinta karaoke.

NETRALITAS ASN

1.      Peraturan yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara.

Dasarnya adalah:

·  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

·  UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah

·  UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

·  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.